PERATURAN

Download PMK No 53 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Pada tanggal 20 Oktober 2022, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 181/PMK.05/2018 yang telah berlaku sebelumnya. Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan yang ada dalam PMK Nomor 181/PMK.05/2018 dan menyesuaikannya dengan perkembangan terkini.

Peraturan ini mengatur tentang hal-hal seperti pedoman penyusunan anggaran, tata cara pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan negara, serta pengawasan dan evaluasi anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang pengakuan pendapatan dan beban, serta penyajian laporan keuangan negara.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh pemerintah dan badan usaha milik negara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2022 ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Continue reading “Download PMK No 53 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah”

Download PMK 83 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

Standar Biaya Masukan 2023

Untuk tahun 2023, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan standar biaya masukan untuk berbagai jenis barang dan jasa yang digunakan dalam penyusunan anggaran belanja negara. Standar biaya masukan ini bertujuan untuk menyamakan harga dasar yang digunakan dalam penyusunan anggaran, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan negara dan menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Berdasarkan peraturan tersebut, contoh standar biaya masukan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

  • Bahan baku industri: Rp 5.000 per kilogram
  • Bahan baku pertanian: Rp 3.000 per kilogram
  • Bahan baku perkebunan: Rp 7.000 per kilogram
  • Bahan baku peternakan: Rp 6.000 per kilogram
  • Bahan baku perikanan: Rp 8.000 per kilogram
  • Tenaga kerja langsung: Rp 10.000 per jam kerja
  • Tenaga kerja tidak langsung: Rp 7.000 per jam kerja
  • Jasa transportasi: Rp 9.000 per kilometer
  • Jasa komunikasi: Rp 5.000 per menit
  • Jasa perbankan: Rp 10.000 per transaksi
  • Jasa penginapan: Rp 300.000 per malam

Standar biaya masukan ini merupakan acuan bagi seluruh pemerintah dan badan usaha milik negara dalam menyusun anggaran belanja tahun 2023. Dengan menggunakan standar biaya masukan ini, diharapkan dapat tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Continue reading “Download PMK 83 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023”

Peraturan Pemerintah PP No 9 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Pada tanggal 18 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan ini merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari usaha jasa konstruksi. Peraturan ini juga mengatur tentang besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan, serta tata cara pembayaran dan pengembalian pajak.

Peraturan ini berlaku bagi seluruh badan usaha yang menjalankan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 ini, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak penghasilan yang dibayarkan oleh badan usaha jasa konstruksi.

Continue reading “Peraturan Pemerintah PP No 9 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang bersifat transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peraturan ini mencakup beberapa hal, di antaranya:

  1. Pedoman pengelolaan keuangan negara yang bersifat transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
  2. Pelaporan dan pengungkapan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan negara yang berlaku di Indonesia.
  3. Penyusunan laporan keuangan negara yang memuat informasi tentang realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, serta untuk mengoptimalkan peran standar biaya sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja dalam mendukung pembangunan nasional dan mengakomodasi penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran melalui penguatan penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam proses penganggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 71/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No. 537) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 51/PMK.02/2014 (BN Tahun 2014 No. 342), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menggunakan Standar Biaya Keluaran dalam menyusun RKA-K/L. Standar Biaya Keluaran terdiri atas indeks biaya keluaran dan total biaya keluaran. Penyusunan Standar Biaya Keluaran dilakukan pada keluaran (output) yang menjadi tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. Keluaran (output) yang dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran mempunyai kriteria bersifat berulang, mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur, dan mempunyai komponen/tahapan yang jelas. Standar Biaya Keluaran meliputi SBKU dan SBKK. Dalam menyusun SBKU dan SBKK, Direktorat Jenderal Anggaran mengidentifikasi dan mencermati keluaran (output) sejenis pada beberapa atau seluruh kementerian negara/lembaga dan/atau mengidentifikasi dan mencermati keluaran (output) pada 1 (satu) kementerian negara/lembaga. Lampiran II Permenkeu RI 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 51/PMK.02/2014 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ditetapkan di Jakarta

Ditetapkan tanggal 20 Desember 2020

Diundangakan tanggal 20 Desember 2020

Berlaku Efektif Tanggal 20 Desember 2020

Status : Berlaku

Riwayat :

  • Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
  • Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014

Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020